KOGASMA AHY as Commander of Kogasma led the efforts to provide victory with the Democratic Bash. While in the 2019 legislative election, the Democratic Party in a variety of surveys is predicted to only be capable to win less than five p.c in the vote.
IDI's Board is composed of 10 users from distinctive supreme audit establishments. Get to find out them greater in our "Satisfy the Board" series.
Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.
Bapak dan anak pimpinan ponpes di Bekasi ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap santriwati.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the internet bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Soal mengejar target 50 besar kota worldwide, menurut Pramono, dapat dilakukan dengan membuka aktivitas bisnis dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Jakarta. Selain itu, dia juga memperkirakan bakal dibutuhkan dukungan politik untuk menuju fifty besar kota world ini.
"Skilled practical experience and networking are the inspiration of click here results. My role as Vice Chairman of Indonesia's SAI, BPK, makes it possible for me the chance to attract upon the expertise of a lot of auditors and institutions at national and international degree, around so a few years. It's got also been a privilege to attract on the cooperation within just ASEANSAI from BPK's position as more time-expression Secretariat, together with the Lively participation throughout the INTOSAI regional and dealing teams.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
Dan yang tak kalah luar biasa, kata dia, AJP sudah mempunyai tujuan dan visi yang jelas ketika pertama kali dilantik sebagai anggota BPK.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
“Bukan bermaksud monopoli, tapi saya ingin apa yang dipamerkan di sini bisa menjadi acuan bagi konsumen yang menginginkan produk kerajinan berkualitas,” imbuhnya.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir fit and right check. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
Di bawah pengawasannya, BPK tidak hanya sekadar menjalankan tugas audit, tetapi juga berperan sebagai benteng integritas dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.